Setelah penggeledahan dan penangkapan terhadap beberapa pimpinan PNI , Mr. Sartono
dan Ir. Anwari mengambil alih pimpinan pusat PNI. Pada tanggal 9 Januari 1930
Sartono dan Anwari mengeluarkan perintah kepada pengurus-pengurus cabang dan
para anggotanya agar menghentikan semua kegiatan politik dan membatasi kegiatan
pada bidang sosial dan ekonomi (Sartono Kartodirjo, 1975: 374).
▼
Sejarah Gedung Museum Sultan Mahmud Badaruddin II
Pada
dasarnya museum bukan sekedar gudang untuk menyimpan benda-benda kuno, tetapi
juga merupakan sebuah lembaga yang difungsikan untuk merawat dengan tujuan
pelestarian, mengkomunikasikannya kepada masyarakat baik melalui pameran,
maupun aktifitas lainnya seperti seminar, diskusi, ceramah untuk tujuan
pendidikan sekaligus dapat pula difungsikan untuk sarana rekreasi dan menunjang
pariwisata bagi daerah dimana museum tersebut berada.
Perubahan Sistem dari Presidensil ke Parlementer NKRI
Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI, yang telah berhasil membuat Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d. 1 Juni 1945 dan Rancangan UU Dasar pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang mulai diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945
Historiografi Masa Orde Baru
Historiografi merupakan ilmu yang mempelajari praktik ilmu sejarah. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk mempelajari metodologi sejarah dan perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin akademik. Istilah ini
dapat pula merujuk pada bagian tertentu dari tulisan sejarah. Sebagai contoh, "historiografi Indonesia mengenai Gerakan 30 September selama rezim Soeharto" dapat merujuk pada pendekatan
metodologis dan ide-ide mengenai
Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit. Tetapi juga dikalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan.