Historiografi Masa Orde Baru

Historiografi merupakan ilmu yang mempelajari praktik ilmu sejarah. Hal ini dapat diwujudkan  dalam berbagai bentuk, termasuk mempelajari metodologi sejarah dan perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin akademik. Istilah ini dapat pula merujuk pada bagian tertentu dari tulisan sejarah. Sebagai contoh, "historiografi Indonesia mengenai Gerakan 30 September selama rezim Soeharto" dapat merujuk pada pendekatan metodologis dan ide-ide mengenai

sejarah gerakan tersebut yang telah ditulis selama periode tersebut. Sebagai suatu analisa dari deskripsi sejarah, arti ketiga ini dapat berhubungan dengan kedua arti sebelumnya dalam pengertian bahwa analisa tersebut biasanya terfokus pada narasi, interpretasi, pandangan umum, penggunaan bukti-bukti, dan metode presentasi dari sejarawan lainnya.

Historiografi Indonesia mengalami perkembangan dari segi tema, wilayah dan periodesasi dan pendekatan. Mulai dari tema petani, pedesaan, lalu berkembang sejarah intelektual, masyarakat maritim, perkotaan, hubungan kerja di berbagai sektor ekonomi formal dan informal. Periodesasi tidak lagi semata-mata menitik beratkan pada sejarah kolonial saja, akan tetapi dari periode kolonial sampai ke periode Orde Baru hingga sekarang, dengan wilayah yang tidak lagi terkonsentrasi pada Jawa, akan tetapi sudah mulai merambah daerah luar Jawa. 

Historiografi pada masa orde baru memberikan arti penting bagi perkembangan sejarah karena historiografi pada masa ini memberikan dinamisasi bagi jalannya sejarah. Pada masa ini sejarah dipakai untuk melenggangkan kuasa politik dari Soeharto sebagai Presiden. Sejarah ditulis sesuai dengan “pesanan” pemerintah orde baru yang bercorak militer. Soeharto bekerjasama dengan sejarawan militer Nugroho Notosusanto untuk menuliskan sejarah yang pro pada pemerintah orde baru dan pikiran rakyat tentang sejarah digiring untuk membenci komunisme dan mencintai militer. Sejarah yang ditulis pada masa ini cenderung melebih-lebihkan militer sebagai kekuatan utama dalam sejarah Indonesia. Soeharto berusaha untuk menghilangkan peran Soekarno dalam sejarah bangsa. Penghilangan gambar Soekarno pada saat upacar Proklamasi 17 agustus menjadi buktinya. Penghilangan gambar Soekarno itu membuktikan keinginan Soharto yang sanagt terobsesi untuk menghilangkan peran Soekarno.

Setelah dilaksanakan Seminar Nasional Sejarah yang kedua pada tahun 1970, buku sejarah nasional akhirnya terbit pada tahun 1975. Buku yang berisi penetapan periode sejarah Indonesia berisi enam jilid yang semuanya mencakup prasejarah, periode kerajaan kerajaan lama hindu, kerajaan–kerajaan Islam, pemerintahan kolonial abad ke 19, nasionalisme dan akhir pemerintahan kolonial, pendudukan Jepang, revolusi, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin sampai peristiwa G30S/PKI.

Historiografi Indonesia Modern saat itu juga menekankan arsip negara sebagai fakta–fakta yang dapat dipercaya berbeda dengan historiografi lokal yang dimasukkan kedalam kategori dongeng rakyat. Buku-buku pelajaran sekolah merupakan dasar untuk mengembangkan kesadaran sejarah dan kesadaran nasional sebagaimana dilihat oleh negara. Sebagian besar sejarawan selama periode orde baru berhasil menghindarkan diri dari fokus kepada negara sebagai penindas dan peranannya dalam penulis dan sejarah nasional dan lokal. Dengan demikian sejarawan professional di Indonesia lebih memusatkan perhatiannya pada topik–topik penelitian yang tidak terlalu peka yang seringkali disponsori pemerintah.

Buku yang menjadi penentu untuk masa ini ialah buku Sejarah Nasional Indonesia sebanyak 6 jilid dimana pada jilid 6 merupakan jilid pamungkas yang memlebih-lebihkan peran Soeharto dan militer ABRI. Pada buku SNI ini pujian terhadap Sudirman dilakukan secara berlebihan dimana ia merupakan seorang Jenderal yang gagah berani dan tetap berjuang walaupun harus sakit-sakitan. Namun buku SNI tidak membahas peristiwa PDRI dimana kaum militer memberontak kepada Republik Indonesia. Pemerintah Soeharto memiliah-milah sejarah yang menguntungkan militer dan menggusur sejarah yang merugikan citra militer. Dalam SNI halaman 412 ditulis seperti ini :

“Tiga orang Perwira AD Myor Jenderal basuki rachmat, Brigjen M. Yusuf dan Brigjen Amir Machmud, yang juga mengikuti sidang kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno  ke Bogor, motivasinya ialah agar Presoden Soekarno tidak merasa terpencil dan supaya yakin bahwa ABRI khususnya TNI AD tetap siap sedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh”.

Kutipan yang diambil dari buku Pemahan Sejarah Indonesia yang disunting oleh William H Fredrick tersebut memperlihatkan bagaimana SNI melebih-lebihkan peran ABRI dan bahkan memberikan kebohongan karena setelah peristiwa tersebut keluarlah Surat Perintah Sebelas Maret yang berkaibat pindahnya kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Tak jarang ada bebearap ahli pun yang menganggap bahwa buku SNI ialah bukan buku Sejarah Nasional Indonesia melainkan buku Sejarah Politik Nasional Indoensia. Melihat hal ini Sartono Kartodirdjo pun akhirnya membuat buku tandingan dari SNI yaitu buku Pengantar Sejarah Indonesia baru. Sartono tidak setuju dengan ide dari Nugroho yang hanya menuliskan sejarah dari segi militer dan tidak memberikan ruang bagi rakyat kecil dalam sejarah.

Setelah SNI mungkin kita masih ingat dengan buku PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) yang salah satunya bertujuan untuk menyadarkan siswa bahwa PKI ialah suatu hal yang harus dilawan dan Orde Baru merupakan pemerintahan yang mengutamakan kemerdekaan dan keadilan. hal tersebut jelas bermuatan politis karena dengan tujuan tersebut isi dari PSPB pun tentu berpihak pada pemerintah Orde Baru, seperti kejadian G30S yang lebih menyoroti peran militer dan menyalahkan PKI. padahal setelah itu para Militer pun membantai ribuan orang tak bersalah yang diduga terlibat PKI, namun itu tak dituliskan dalam PSPB.

Historiografi pada masa Orde Baru memang telah diwarnai oleh manipulasi sejarah, maka dari itu sebagai kalangan yang peduli pada bangsa Indonesia kita harus dapat menuliskan sejarah yang seimbang dan netral tanpa memihak pihak manapun.

Periodesasi dalam sejarah nasional Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan yang konvensional (Kuntowijoyo, 2008 : 21). Ciri-cirinya sebagaimana telah dikemukakan dalam pendekatan historiografi yang konvensional tema politik menjadi ciri utama dalam alur periodesasinya. Misalnya dalam jilid II dan III tema utamanya adalah kerajaan-kerajaan Hindu Budha dan kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan adalah suatu institusi politik atau negara. Jilid IV dan V adalah zaman Kedatangan Bangsa Barat dan Penjajahan di Indonesia. Bangsa Barat di sini adalah bangsa-bangsa yang kemudian menjajah Indonesia. Terminologi penjajahan merupakan terminologi politik yaitu kekusaan pemerintahan penjajah (Pemerintahan Hindia Belanda). Jilid V periode Jepang dan kemerdekaan. Eksplanasi tentang periode Jepang pun lebih banyak membahas tentang pemerintahan pendudukan Jepang sebagai suatu institusi politik yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan peristiwa-peristiwa politik yang mengantarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan uraian pada jilid VI periode Republik Indonesia pendekatan tema politik nampak ketika membicarakan bagaimana Republik Indonesia dipertahankan, mendapatkan berbagai cobaan hingga lahirnya suatu pemerintahan yang menyelematkan Republik Indonesia yaitu Orde Baru.

Penyebutan istilah Orde Baru dalam penulisan Sejarah Nasional Indonesia mencerminkan ada interpretasi kekuasaan. Terminologi Orde Baru menunjukkan bahwa Sejarah Nasional Indonesia adalah sejarah perjuangan. Perjuangan dimulai dengan jaman kolonial yaitu perjuangan yang penuh dengan perang dalam mengusir penjajah atau perjuangan antara kekuatan nasionalis melawan kolonial (penjajah). Hasil dari perjuangan ini melahirkan sebuah negara yang merdeka yaitu Republik Indonesia. Ketika Indonesia merdeka perjuangan belum selesai, timbul berbagai macam ancaman dan gangguan bagi eksistensi Negara Republik Indonesia. Gangguan dan ancaman itu baik dalam bentuk konflik fisik atau perjuangan bersenjata maupun pergolakan politik. Ancaman dan gangguan baik datang dari luar maupun dari dalam. Tantangan dari luar yaitu datangnya kembali Belanda yang ingin menjajah Indonesia sehingga terjadilah perang atau konflik bersenjata antara pihak Indonesia dengan Belanda. Periode ini dikenal dengan Periode Revolusi. Sedangkan ancaman dari dalam berupa pemberontakan-pemberontakan yang dianggap merongrong terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Pemberontakan-pemberontakan itu seperti PRRI/PERMESTA, PKI, DI/TII, RMS, dan sebagainya. Eksistensi Negara Republik Indonesia akhirnya dapat diselamatkan oleh suatu kekuatan yang kemudian membentuk pemerintahan yang disebut dengan Orde Baru. Kekuatan utama yang menjadi pendukung Orde Baru adalah militer. Dengan demikian pada masa Orde Baru terjadi militerisasi dalam sejarah (McGregore, 2008 : 51-64).

Sejarah Nasional Indonesia yang direkontruksi oleh Orde Baru adalah Sejarah Nasional yang penuh dengan interpretasi kekuasaan. Penulisan Sejarah Nasional pada dasarnya merupakan promosi dari pemerintah, karena sejarah nasional terkait erat dengan legitimasi negara dan identitas nasional (Sutherland, 2008 : 38). Orde Baru mencoba membuat satu identitas atau mendefinisikannya sendiri yaitu koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan di segala bidang, dan berusaha menyusun kembali kekuatan Bangsa dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang sehingga mempercepat proses pembangunan Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Notosusanto, 1987 : 173). Pemerintahan yang berlangsung sebelum Orde Baru diinterpretasikan sebagai suatu keadaan yang tidak lebih baik daripada pemerintahan. Orde Baru bahkan diinterpretasi dengan kondisi yang kontraproduktif dengan Orde Lama.

Orde Baru secara efektif berusaha keras menyusun metanarasi sebagai transformasi dari periode sebelumnya untuk membangun kesadaran, yang sebenarnya kesadaran semu hasil manipulasi sejarah dengan cerdik (tepatnya licik) menggunakan baik media modern (film Pengkhianatan G 30 S/PKI) maupun seni tradisional (wayang kulit dengan lakon carangan Semar Mbabar Jatidiri) untuk meneguhkan identifikasi diri sang Penguasa. Penguasa Orde Baru menyadari potensi sejarah sebagai sarana legitimasi bagi kekuasaannya, dengan demikian sejarah diletakkan dalam kerangka ideologi dalam konteks dominasi, yang menjadi kode interpretasi yang mengamankan integrasi masyarakat dengan membenarkan sistem otoritas yang ada.21 Kiranya beralasan untuk menyebut masa Orde Baru sebagai masa kegelapan historiografi dalam arti sebenarnya, maka masa Reformasi boleh diharapkan sebagai Renaissance bahkan Pencerahan.