Perubahan Sistem dari Presidensil ke Parlementer NKRI

         Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI, yang telah berhasil membuat Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d. 1 Juni 1945 dan Rancangan UU Dasar pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang mulai diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945
, maka hal-hal yang dilakukan adalah :

• Menetapkan UUD Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.
• Menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
• Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden
• Pengangkatan anggota Komite Nasional Indonesi Pusat (KNIP) oleh Presiden

         Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Sistem Pemerintahan Presidensial (Sistem Kabinet Presidensial), yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan adalah Presiden. Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

         Dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi "perubahan praktik ketatanegaraan" Republik Indonesia tanpa mengubah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut ialah dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tersebut terjadi perubahan dari sistem pemerintahan Presidensial (Sistem Kabinet Presidensial) menjadi sistem pemerintahan Parlementer (Sistem Kabinet Parlementer). 

       Sehingga dengan Maklumat-maklumat tersebut menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan mengenai system pemerintahan dimana menurut Pasal 4 UUD 45 ditegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 17 menetapka bahwa “ Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Sistem Presidentil. Sedangkan menurut Maklumat Pemerintah meletakana pertanggungjawaban Kabinet kepada KNIP yang merupakan ciri dari sistem Parlementer.

ISI MAKLUMAT NOMOR X

Maklumat Wakil President No X

KOMITE NASIONAL PUSAT

Pemberian kekuasaan legislatief

kepada Komite Nasional Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SESUDAH MENDENGAR pembitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaja sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannja jang hingga sekarang didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknja dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaja pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinja berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerdja jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat;

MENIMBANG bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah;

MENIMBANG selandjutnja bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakjat;

M e m u t u s k a n :

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menjetudjui bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta,. 16 Oktober 1945.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

Pendjelasan Maklumat

Wakil Presiden No X 

* Berita Republik Indonesia Tahun I No. 2 halaman 10 kolam 3 Nomer ini jang sebetulnja ada riwajatnja adalah No. X, bukannja No. 10, seperti seringkali dimuat dalam surat-surat resmi. Didalam usulnja Rapat Komite Nasional pada tg. 16/10-45 ada ketentuan, bahwa nama badan itu adalah „Dewan Pekerdja" (Working Committee), sedang Mr. Amir Sjarifudin dan Sutan Sjahrir diserahi memilih anggauta2 dan membentuk Dewan Pekerdja tersebut.

Pendjelasan Maklumat

Wakil Presiden No X*

Karena terbukti ada salah faham tentang kedudukan, kewadjiban dan kekuasaan. Badan Pekerdja Komite Nasional, jang dibentuk oleh Rakjat pada tanggal 16/17 Oktober 1945 berhubung -dengan Maklumat Wakil Presiden Republik Indone¬sia No. X, maka dengan ini diberitahukan kepada umum seperti berikut :

Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite'Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garisgaris besar dari pada haluan Negara dan mengingat gentingnja keadaan, pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan dikerdjakan oleh sebuah Badan Pekerdja.

Menurut putusan ini maka Badan Pekerdja iberkewadjibari dan berhak:

Turut menetapkan garis-garis besar haluan Negara.

Ini berarti, bahwa Badan Pekerdja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Badan Pekerdja tidak berhak tjampur dalam kebidjaksanaan (dagelijks beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden semata-mata.

Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang jang boleh mengenai segala matjam urusan Pemerintahan. Jang mendjalankan Undang2 ini ialah Pemerintah, artinja: Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai- Pegawai jang dibawahnja.

Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewadjiban Komite Nasiona.l Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas namanja Badan Pekerdja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal jang berkenaan dengan tindakan Pemerintahan (uitvoering). 

Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah (Presiden). 

Kewadjiban dan kekuasaan Badan Pekerdja jang diterangkan diatas (a dan b) berlaku selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat belum terbentuk dengan tjara jang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Djakarta, 20 Oktober 1945.

BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL

KETUA,

SJAHRIR.

PENULIS,

SOEWANDI.

*Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 3 kolom 4.
http://adf.ly/PoIsT