Pembentukan Partindo dan Gerindo

Setelah penggeledahan dan penangkapan terhadap beberapa pimpinan PNI , Mr. Sartono dan Ir. Anwari mengambil alih pimpinan pusat PNI. Pada tanggal 9 Januari 1930 Sartono dan Anwari mengeluarkan perintah kepada pengurus-pengurus cabang dan para anggotanya agar menghentikan semua kegiatan politik dan membatasi kegiatan pada bidang sosial dan ekonomi (Sartono Kartodirjo, 1975: 374).

Setelah perintah dari pusat dikeluarkan, semua kegiatan PNI di vakumkan dan tidak terlalu banyak gerak-gerik seperti sebelumnya. Hal ini dilakukan sampai putusan dari Landraad. Selama kurang lebih setahun partai yang kehilangan nyawa ini menanti apa yang harus dilakukannya. Setelah putusan Landraad baru mereka bisa menentukan langkah awal tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah putusan tersebut dikeluarkan, maka mereka melakukan kongres di Yogyakarta. Setelah itu mereka juga menanti putusan dari Raad van justtitie yang menetukan nasib dari PNI selanjutnya.

Sesudah keluar putusan dari Raad van justtitie, dengan mandat yang diterima Pengurus Besar itu, pada tabgga 25 April 1931 (seminggu setelah keluar putusan dari Raad van justtitie) atas putusan kongres luar biasa dinyatakan pembubaran PNI dengan alasan karena keadaan memaksa (Sartono Kartodirjo,1975:374).

Putusan itu dikeluarkan untuk menghentikan semua gerak-gerik dari PNI yang dikhawatirkan oleh permerintah kolonial Belanda. Dengan itu, maka pemerintah menganggap telah membasmi pemberontak bagi mereka. Tetapi berbeda dengan para golongan yang setuju pembubaran PNI, mereka kemudian segera membentuk partai baru empat hari setelah pembubaran PNI, yakni pada tanggal 29 April 1931 di Jakarta. Partai baru tersebut bernama Partai Indonesia atau disingkat Partindo. PNI dan Partindo itu sama, hanya saja namanya yang diubah. Hal ini dikarenakan agar pemerintah tidak menyulitkan Partindo dan membubarkan Partindo seperti yang dilakukan pemerintah terhadap PNI.

Dalam maklumatnya tertanggal 30 April 1931 dalam majalah Persatuan Indonesia dinyatakan bahwa Partindo berdiri diatas dasar nasionalisme Indonesia, Self help, dan tujuannya adalah kemerdekaan (Sartono Kartodirjo, 1975: 374).

Pendiri dari Partindo ini sendiri adalah Mr. Sartono dan Ir. Anwari, mereka adalah dari golongan yang setuju dengan pembubaran PNI dan mereka mengambil alih pimpinan pusat PNI. Gelongan yang kedua yang menolak pembubaran PNI adalah Moh. Hatta, Sutan Sahrir dkk yang disebut dengan “Golongan Merdeka”. Mereka juga membuat organisasi baru tersendiri yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia atau disingkat PNI-Baru pada akhir bulan Desember 1931 di Yogyakarta.

Antara Partindo dan PNI-Baru itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Asas dasar mereka tidak jauh berbeda, kemudian tujuannya pun sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Perbedaan diantara kedua organisasi ini hanya terletak pada strategi perjuangannya saja. Partindo menggunakan aksi massa sebagai senjata yang tepat untuk menuju kemerdekaan, sedangkan PNI-Baru lebih kepada bidang pendidikan, social dan politik dalam menuju kemerdekaan.

Setelah Partindo dan PNI-Baru mengalami kesulitan dalam perjalannya yang dikarenakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh permerintah kolonial Belanda yang ingin menghentikan mereka, maka terdengarlah isu untuk membubarkan Partindo dan PNI-Baru. Dan akhirnya pada tanggal 18 November 1936, Partindo dibubarkan, sedangkan PNI-Baru lumpuh dan tidak melakukan apa-apa lagi.

Dalam keadaan yang demikian, Sanusi Pane, pemimpin surat kabar Kebangoenan, pada awal tahun 1937 mengumumkan pandanganya tentang sikap yang sebaiknya ditempuh oleh bekas anggota Partindo khususnya dan non-kooperator umumnya. Dengan terus terang ia menyalahkan sikap yang diambil oleh Partindo yang dipandangnya terlalu agresif. Diharapkan agar dalam suasana yang sudah berubah orang juga mau mengubah sikapnya terhadap pemerintah. orang harus berusaha mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah dan hendaknya didirikan partai baru yang membawa rakyat banyak bergerak dalam usaha-usaha yang konstruktif (Sartono Kartodirjo, 1975:378).

Dan akhirnya didirikan partai baru, partai sayap kiri yang bersifat kooperatif dengan pemerintah yang bernama Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo pada 23 Mei 1937 di Jakarta.