Pembentukan Partindo dan Gerindo

Setelah penggeledahan dan penangkapan terhadap beberapa pimpinan PNI , Mr. Sartono dan Ir. Anwari mengambil alih pimpinan pusat PNI. Pada tanggal 9 Januari 1930 Sartono dan Anwari mengeluarkan perintah kepada pengurus-pengurus cabang dan para anggotanya agar menghentikan semua kegiatan politik dan membatasi kegiatan pada bidang sosial dan ekonomi (Sartono Kartodirjo, 1975: 374).

Sejarah Gedung Museum Sultan Mahmud Badaruddin II

       
       Pada dasarnya museum bukan sekedar gudang untuk menyimpan benda-benda kuno, tetapi juga merupakan sebuah lembaga yang difungsikan untuk merawat dengan tujuan pelestarian, mengkomunikasikannya kepada masyarakat baik melalui pameran, maupun aktifitas lainnya seperti seminar, diskusi, ceramah untuk tujuan pendidikan sekaligus dapat pula difungsikan untuk sarana rekreasi dan menunjang pariwisata bagi daerah dimana museum tersebut berada.

Perubahan Sistem dari Presidensil ke Parlementer NKRI


         Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI, yang telah berhasil membuat Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d. 1 Juni 1945 dan Rancangan UU Dasar pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang mulai diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945

Historiografi Masa Orde Baru

Historiografi merupakan ilmu yang mempelajari praktik ilmu sejarah. Hal ini dapat diwujudkan  dalam berbagai bentuk, termasuk mempelajari metodologi sejarah dan perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin akademik. Istilah ini dapat pula merujuk pada bagian tertentu dari tulisan sejarah. Sebagai contoh, "historiografi Indonesia mengenai Gerakan 30 September selama rezim Soeharto" dapat merujuk pada pendekatan metodologis dan ide-ide mengenai

Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)




       Awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat  yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit. Tetapi juga dikalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan.